BEM Telkom University Berikan Edukasi Manfaat UU Ciptaker Bagi UMKM

KESATUCO. Badan Eksekutif Mahasiswa Telkom University (BEM Telkom University) mengadakan Web Seminar (webinar) dengan tema “Kondisi UMKM Pasca UU Ciptaker”, Kamis (21/1/2021).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka memberikan edukasi berupa informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

“Kami berinisiatif mengadakan kegiatan ini agar mahasiswa dan masyarakat mendapatkan informasi langsung dari narasumber-narasumber yang berkompeten, yaitu akademisi, pemerintah dalam hal ini kepala dinas, dan pelaku UMKM sehingga dampak UU Ciptaker terhadap UMKM tidak bias”, ujar Santiko Wibowo selaku Presiden Mahasiswa BEM Telkom University dalam keterangannya.

Baca Juga:  BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sementara itu, Kusmana Hartadji, selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa UU Ciptaker ini memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM.

Beberapa diantaranya adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para UMKM. Selain itu UU Ciptaker juga memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam melakukan impor bahan baku serta setelah itu dalam hal ekspor produk (barang jadi).

“UMKM juga akan diutamakan untuk difasilitasi oleh Pemerintah untuk mengisi area publik, seperti terminal, rest area, dan sebagainya pasca UU Ciptaker,” Kusmana Hartadji.

Baca Juga:  Seorang Ayah Penggal Putrinya Sendiri Karena Ketahuan Pacaran

Selain itu pemateri lain, yaitu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Anggasa Wijaya mengatakan bahwa salah satu tujuan UU Ciptaker adalah mengangkat kapasitas UMKM agar menjadi aktor ekonomi utama di Indonesia. Sebanyak 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM.

Dalam UU Ciptaker, ketentuan kemudahan perizinan UMKM diatur dalam Pasal 91 UU CIPTAKER. Pasal itu menjelaskan, pendaftaran UMKM dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT.

Baca Juga:  Berantas Narkoba, BNNK Sukabumi Libatkan STH Pasundan

“Selanjutnya, pelaku UMKM bisa mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik. NIB tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha,” jelasnya.

WR. Heriadi selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi (PT) Telkom University selaku pembicara pada acara tersebut berharap pemerintah juga memaksimalkan akses permodalan bagi UMKMbagar bisa meningkatkan hasil produksinya dan mampu bersaing secara pemasaran dengan produk-produk lain.

Untuk diketahui, kegiatan webinar dihadiri oleh 150 lebih peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa dan para pelaku UMKM. (red)

Bagikan: