Belum Miliki Perda PJU, Pohon, dan Reklame, Purwakarta Kesulitan Melakukan Pemeliharaan

KESATUCO. Purwakarta belum memiliki perda yang mengatur lebih detail mengenai pemasangan dan perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal itu berdampak pada proses perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU Distarkim Purwakarta, Kosasih mengatakan, sedikitnya harus ada tiga payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan fasilitas PJU, pohon, dan reklame.

“PJU itu kebutuhan yang cukup mendesak, sedangkan kita tidak punya kewenangan memasang PJU di jalan nasional mau pun provinsi. Termasuk melakukan perawatan atasnya,” kata Kosasih, di Purwakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga:  Hari Bhayangkara ke-74 Jadi Berkah bagi Pengusaha Karangan Bunga

Sehingga menurutnya diperlukan payung hukum yang mengatur Pemda Purwakarta berwenang memasang dan merawat PJU di jalan milik provinsi dan nasional.

“Semestinya Pemda Purwakarta berwenang melakukan pemasangan dan perawatan PJU di jalan nasional mau pun provinsi,” katanya.

Selain itu, sambungnya, perda yang mengatur terkait pengelolaan pohon akan memudahkan untuk melakukan eksekusi penebangan pohon untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:  HUT Bhayangkara, Ribuan Anggota dan PNS Polda Jabar Naik Pangkat

Dirinya mencontohkan, ada warga yang ingin menebang pohon karena kebutuhan membuka akses jalan. Sementara keberadaan pohon yang ditebang mesti diganti dengan bibit yang baru. Terkait siapa yang harus mengganti pohon dengan bibit baru ini, mesti diatur.

“Masyarakat juga pasti mempertanyakan bilamana pemda membebankan penggantian pohon kepada mereka. Masyarakat pastinya bertanya, aturannya mana,” kata dia.

Baca Juga:  Kasus DBD di Kota Tasikmalaya Tinggi, Fogging akan Digratiskan

Pun halnya dengan payung hukum pengawasan dan penertiban reklame yang bersifat komersial. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Pemda Purwakarta belum memiliki ukuran komersial itu seperti apa.

“Standarnya apa dan bagaimana reklame komersial itu. Dan aturan semacam ini perlu, agar praktik bisnis reklame tidak sembarangan di Purwakarta,” ucap Kosasih.(dds/amt/add)

Kabid Pertamanan dan PJU pada Distarkim Purwakarta, Kosasih.

Bagikan:
Left Menu Icon