Anggota DPD RI Jabar Sarankan: Harusnya RUU Cipta Kerja Akomodir Kewenangan Daerah

KESATUCO. Anggota Komite III DPD RI asal Jabar, Eni Sumarni menyoroti beberapa isu krusial dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Ia menilai, RUU tersebut harus pro terhadap kewenangan daerah.

“Seperti soal bidang kesehatan, hilangnya wewenang pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian faasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga tingkat ketiga,” kata Eni Sumarni dalam keterangan yang diterima, Senin (14/9/2020).

Selain itu, Eni menuturkan, kewenangan pemerintah daerah juga diamputasi dalam hal pengawasan pendirian fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca Juga:  Penyebab Banjir Bandang Bogor dan Sukabumi

“Komite III DPD RI melihat masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan memakan waktu yang sedikit. Sehingga dampak dari hasil pengawasan tersebut tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pada bidang pariwisata, Komite III DPD RI cukup prihatin dengan draft RUU tentang Cipta Kerja yang juga menghilangkan wewenang daerah dalam pemberian izin usaha pariwisata.

Baca Juga:  Banjir Bandang Juga Terjang 5 Desa di Cidahu Kabupaten Sukabumi

Menurutnya, setiap usaha pariwisata harus dapat menyesuaikan dengan kondisis masing-masing daerah.

“Ditariknya kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat semakin meminggirkan para pengusaha lokal dalam ikut serta memajukan pariwisata di daerahnya. Perubahan kewenangan ini tentu akan semakin membuka lebar para pemodal besar dalam menguasai usaha pariwisata di daerah,” jelasnya.

Baca Juga:  Pria di Bandung Lempari Masjid dengan Batu, Diringkus Polisi

Selain tiga bidang kesehatan, pariwisata dan pendidikan, kata Eni, Komite III DPD RI juga menyoroti hilangnya semangat desentralisasi dalam bidang ketenagakerjaan.

“Komite III DPD RI khawatir akan ada penyeragaman sistem pengupahan secara nasional. Padahal setiap daerah memiliki karateristik serta kemampuan ekonomi masyarakatnya yang berbeda-beda,” katanya.

“Selain itu, Komite III juga prihatin dengan hilangnya peran pemerintah daerah dalam menentukan upah di setiap daerahnya,” kata dia.(Roy)

Bagikan: