Andi Irfan Menghalangi Penyidikan, Buang HP ke Laut Losari

MAKI Minta Kejagung Kembali Tetapkan Andi Irfan Tersangka

KESATU. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk kembali menetapkan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka. MAKI menilai Andi Irfan bisa dijerat pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Hari ini Selasa tanggal 22 September, kami telah mengajukan permintaan penetapan tersangka atas AIJ dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Bin Saiman, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga:  Polres Majalengka Ungkap Kasus Penyalur Pekerja Migran Ilegal

MAKI menduga Andi Irfan Jaya telah menghilangkan alat bukti berupa sebuah ponsel miliknya ke Laut Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Ponsel tersebut dibuang diduga untuk menghilangkan bukti percakapannya dengan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra terkait rencana dan action plan permohonan fatwa perkara ke Mahkamah Agung beserta besaran upah jika berhasil mengurus fatwa tersebut.

Baca Juga:  Harapan Ambu Anne kepada PC APRI Purwakarta

Berdasar informasi yang dimiliki MAKI, AIJ membuang Handphone yang dimilikinya dan dipakai pada bulan November 2019 hingga Agustus 2020 berupa HP merk iPhone 8. HP itu diduga dibuang sekitar bulan Juli-Agustus 2020.

“Bahwa dugaan pembuangan HP iPhone 8 milik AIJ tersebut adalah diduga dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembicaraan dan kegiatan pengurusan Fatwa JST dengan pihak-pihak terkait (diduga termasuk tokoh politisi) sehingga dengan demikian patut diduga telah menghilangkan barang bukti,” demikian kata Boyamin Bin Saiman.

Baca Juga:  Pemkab Purwakarta Bantu Promosikan Produk UMKM Lokal

Andi saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan Kejagung. Ia dikenai Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menduga Djoko Tjandra memberikan uang kepada jaksa Pinangki melalui Andi Irfan sebagai janji pengurusan fatwa ke MA agar bebas dari eksekusi hukuman pidana dalam perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.(sak)

Bagikan: