Analisis IPRC Soal Kinerja Satu Tahun Jokowi di Tengah Pandemi Covid 19

KESATUCO. Pandemi Covid 19 di Indonesia hingga Oktober ini, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi alias Joko Widodo bersama wakilnya, KH Ma’ruf Amin. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019.

Namun, lima bulan kemudian, 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan virus Corona sudah masuk ke Indonesia. Sejak Maret hingga Oktober, pemerintah berjibaku ingin mengakhiri pandemi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Research and Consulting (IPRC) Firman Manan dalam sebuah diskusi di Jalan Tubagus Ismail Bandung, Kamis (15/10/2020) mengatakan, pemerintah menangani pandemi secara gradual atau bertahap.

“Jadi pemerintah dalam menangani pandemi ini secara gradual, tidak lewat kebijakan yang drastis. Tapi itu berdampak pada persepsi publik, bahwa penanganan pandemi lambat,” ujar Firman.

Baca Juga:  Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Sekda: Roda Pemerintahan Tak Terganggu

Penanganan secara gradual itu berimbas pada faktor perekonomian di Indonesia yang hingga pada kuartal II, minus 5 persen. Masih mending dibanding negara tetangga, Singapura, pada momen yang sama, minus 42 persen sehingga mereka mengumumkan resesi.

“Meski ditangani gradual, tapi itu masih diterima oleh publik dan tidak berkonsekuensi negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia,” kata dia.

Pada genap satu tahun kepemimpinan Jokowi, tuntutan berkisar pada upaya mengakhiri pandemi dan kembali membangkitkan ekonomi.

Direktur Arus Publik Indonesia, Feri Kurniawan, menjelaskan, pelaksanaan Pilkada dinilainya dapat membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, perputaran uang dari paslon atau kandidat kepala daerah dapat juga membantu sektor UMKM. Salah satunya, pembuatan kaos hingga banner dalam para paslon.

Baca Juga:  Seluruh Paslon di Sukabumi Langgar Protokol Kesehatan

“Kalau diliat dari sektor ekonomi, Pilkada juga mampu memberikan dampai baik bagi para pelaku usaha, salah satunya pengusaha UMKM, misalnya kaos dll,” ujarnya.

Selain itu, para kandidat kepala daerah juga diyakini mampu memberikan sumbangsih meringankan beban ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Salah satunya pemberian sembako dengan tidak melebihi batas aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Misalnya mereka memberi masker, atau bantuan sosial terhadap masyarakat untuk mendapatkan simpati publik. Tapi tetap, tidak boleh melanggar aturan pemilu misalnya politik uang atau sebagainya,” katanya.

Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, yang hadir pada diskusi itu lewat video conference menambahkan, di saat pandemi, pemerintah mengizinkan Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember.

Baca Juga:  Seluruh Paslon di Sukabumi Langgar Protokol Kesehatan

“‎Ada harapan, dengan pilkada, dengan cara-cara yang benar, diharapkan  bisa memicu peredaran uang di tengah masyarakat sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid 19,” ucap Akmal yang hadir pada diskusi itu secara video conference.

‎Ia memahami kritik banyak pihak ihwal pilkada bisa jadi klaster baru penularan Covid 19. Apalagi, jumlah pasangan calon yang ikut serta mencapai 750 pasangan calon.

“Karena itu, pada Pilkada nanti, kami menekankan pada setiap pasangan calon, pada setiap die hard-nya atau tim suksesnya untuk sama-sama mengajak masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan,” ucap Akmal

Bagikan: