Aktivis Garut Minta APH Usut Dugaan Tipikor Pengadaan Lahan Buper Garapan Dispora

KESATUCO. pengusaha kopi sekaligus pegiat anti korupsi di Kabupaten Garut, Rawink Rantik mengatakan, pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, pelanggaran tersebut bisa berdampak luas kepada ekosistem. Untuk itu, setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada.

“Saya rasa Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat memahami UU ini. Seperti halnya hakim di PN Garut dan pengadilan Tinggi Jawa Barat, MA akan menjatuhkan sangsi yang serupa,” ujar Rawink.

Rawink rantik berharap ada keadilan di Kabupaten Garut. Setiap oknum pejabat yang melakukan pelanggaran harus diberi sangsi tegas, karena mereka adalah publik figur yang seharusnya memberikan tauladan kepada masyarakat.

“Setingkat kepala dinas itu merupakan tokoh penting. Apabila mereka melakukan pelanggaran, maka akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Prilaku buruk itu akan menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat tatkala tidak mendapat hukuman tegas,” katanya.

Rawink juga menegaskan, selama ini yang mencuat terhadap kasus Bumi Perkemahan bukan kasus Tindak Pidana Korupsinya (tipikor), melainkan kasus ketiadaan AMDAL pada pembangunan itu. Sementara, ia dan aktivis di Garut menilai ada juga dugaan kerugian negara terkait pengadaan lahan untuk Buper tersebut.

“Kami meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan Tipikor terkait pengadaan lahan itu. Polisi atau Jaksa bisa melakukan penyelidikan terhadap tim pengadaan lahan, bidang penganggaran, bidang aset, pemberi ijin, SKPD terkait dan DPRD Garut sebagai pihak yang harus tahu tentang aturan dan penganggarannya,” ucapnya.

Selain itu, kasus pembelian lahan untuk Buper harus diperdalam, karena banyak informasi sebagian lahan yang diperjualbelikan untuk lahan Buper itu diduga milik BKSDA. Sehingga ada dugaan terjadinya pencaplokan lahan negara oleh para oknum.

Baca Juga:  Ratusan Orang di Cipedes Kota Tasikmalaya Jalani Tes Swab

“Lahan itu ada dimana, berbatasan dengan siapa, milik siapa saja, legalitas kepemilikan juga seperti apa sampai dengan proses jual belinya harus jelas. Pengadaan aset negara harus ditempuh sesuai mekanisme yang profesional,” katanya.

Kasus pengadaan lahan dan pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang dilaksanakan Pemkab Garut melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut di Blok Citiis, zona merah Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut akhirnya berujung di Mahkamah Agung (MA).

Kasus tersebut menggelinding setelah Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Garut menjatuhkan vonis bersalah kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (kadispora) Kabupaten Garut Kuswendi, karena terbukti melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hasanudin SH MH selaku hakim yang memimpin sidang dengan terdakwa Kuswendi tersebut  menjatuhkan vonis hukuman satu tahun kurungan penjara, denda Rp 1 Milyar dan Subsider 4 bulan penjara.

Majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak puas dengan putusan PN Garut, Kuswendi melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hasil banding di Pengadilan Tinggi, Kuswendi tetap dinyatakan bersalah, namun hukuman yang dijatuhkan menjadi satu tahun penjara, masa percobaan selama satu tahun enam bulan, denda Rp 1 Milyar subsider satu bulan kurungan.

“Kami tetap menuntut agar Kuswendi dihukum Penjara 1 tahun 6 bulan, Denda 3M IDR, Subsidair tiga bulan kurungan. Kami mengajukan kasasi ke MA,” ujar JPU Kejari Garut, Fiki Mardani SH, Sabtu (02/05/2020)

Ketika dikonfirmasi seandainya MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejari Garut, lalu apakah Kuswendi langsung dipenjara atau tidak, Fiki Mardani mengatakan, jika salinan putusan kasasi sudah diterika Kejari Garut, maka pihaknya wajib melaksanakan putusan tersebut.

Baca Juga:  Pemkot Sukabumi Rapid Test Massal Anak Talasemia dan Eselon III

“Tetapi kita kan belum tahu isi putusannya kan. Apakah membebaskan atau menyatakan bersalah dan harus dipidana. Jika putusan kasasi menyatakan bersalah dan harus dipidana, tentunya pelaksanaannya ditempatkan di LP dan wajib bayar denda,” ujarnya.

Selain itu, ketika wartawan menanyakan terkait dengan tuntutan denda terhadap Kuswendi, apabila MA mengabulkan permohonan Kejari Garut, lalu untuk membayar denda tersebut prosesnya seperti apa. Apakah Kuswendi harus langsung membayar satu Milyar ke negara atau bisa dicicil, Fiki Mardani pun menjelaskan pihaknya belum bisa menjawab.

“Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama waktu tertentu sesuai putusan. Teknis dicicil atau tidak itu kami belum bisa menjawab, karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan,” pungkasnya.

Kasasi ke Mahkamah Agung RI

Kuswendi saat menjalani persidangan kasus yang menimpanya di PN Garut beberapa bulan lalu. (Ft: aa)

Untuk diketahui, kasus pengadaan lahan dan pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang dilaksanakan Pemkab Garut melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut di Blok Citiis, zona merah Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut akhirnya berujung di Mahkamah Agung (MA).

Kasus tersebut menggelinding setelah Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Garut menjatuhkan vonis bersalah kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (kadispora) Kabupaten Garut Kuswendi, karena terbukti melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hasanudin SH MH selaku hakim yang memimpin sidang dengan terdakwa Kuswendi tersebut  menjatuhkan vonis hukuman satu tahun kurungan penjara, denda Rp 1 Milyar dan Subsider 4 bulan penjara.

Baca Juga:  Cegah Korona, Kapolsek Rajapolah Polres Tasikmalaya Kota Rutin Blusukan ke Pasar

Majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak puas dengan putusan PN Garut, Kuswendi melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hasil banding di Pengadilan Tinggi, Kuswendi tetap dinyatakan bersalah, namun hukuman yang dijatuhkan menjadi satu tahun penjara, masa percobaan selama satu tahun enam bulan, denda Rp 1 Milyar subsider satu bulan kurungan.

“Kami tetap menuntut agar Kuswendi dihukum Penjara 1 tahun 6 bulan, Denda 3M IDR, Subsidair tiga bulan kurungan. Kami mengajukan kasasi ke MA,” ujar JPU Kejari Garut, Fiki Mardani SH, Sabtu (02/05/2020)

Ketika dikonfirmasi seandainya MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejari Garut, lalu apakah Kuswendi langsung dipenjara atau tidak, Fiki Mardani mengatakan, jika salinan putusan kasasi sudah diterika Kejari Garut, maka pihaknya wajib melaksanakan putusan tersebut.

“Tetapi kita kan belum tahu isi putusannya kan. Apakah membebaskan atau menyatakan bersalah dan harus dipidana. Jika putusan kasasi menyatakan bersalah dan harus dipidana, tentunya pelaksanaannya ditempatkan di LP dan wajib bayar denda,” ujarnya.

Selain itu, ketika wartawan menanyakan terkait dengan tuntutan denda terhadap Kuswendi, apabila MA mengabulkan permohonan Kejari Garut, lalu untuk membayar denda tersebut prosesnya seperti apa. Apakah Kuswendi harus langsung membayar satu Milyar ke negara atau bisa dicicil, Fiki Mardani pun menjelaskan pihaknya belum bisa menjawab.

“Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama waktu tertentu sesuai putusan. Teknis dicicil atau tidak itu kami belum bisa menjawab, karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan,” pungkasnya. (aa)

Bagikan:
Left Menu Icon