AKP2I Gelar Kongres Pertama, Dorong Adanya Keterbukaan Wajib Pajak

KESATUCO.  Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) menggelar Kongres pertama di Aula Hotel Graha Vidya Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jumat (14/02/2020) malam. Tajuk yang diangkat “Kemitraan Terpercaya Dengan Direktorat Jendral Pajak Semakin Kokoh Menuju Indonesia Maju”. 

Kongres yang dibuka oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Daddy Iskandar, Staf Ahli Gubernur Bagian Ekonomi tersebut dihadiri oleh peserta perwakilan Pengurus Daerah dari tiap kabupaten atau kota se-Indonesia.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengatakan, Kongres tersebut digelar dalam rangka memilih ketua umum serta meneguhkan konsultan pajak publik indonesia untuk betul-betul membantu wajib pajak mengerti undang-undang serta aturan perpajakan sehingga ada keterbukaan.

Baca Juga:  Wagub Jabar Dukung Pelatihan Manajerial Koperasi dan UMKM Pesantren

“Asosiasi konsultan pajak publik diharapkan menjadi manfaat untuk pengusaha, bagi wajib pajak yang memerlukan bagaimana membayar pajak secara benar,” kata Suherman, saat ditemui di lokasi usai kegiatan.

Suherman juga menyinggung soal Big Data Perpajakan guna mendorong keterbukaan bagi wajib pajak dengan memberikan edukasi serta penambahan wawasan tentang keterbukaan pajak.

“Tentu ini menjadi sumbangan dari AKP2I untuk meningkatkan penerimaan, dengan mendorong kesadaran wajib pajak membayar sesuai dengan fakta dan aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca Juga:  Pertamina Genapkan 30 Pertashop di Wilayah Jawa Bagian Barat

Dikesempatan yang sama, Mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keungan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2009-2014 Hadi Poernomo menyebut korupsi bisa dicegah lewat big data pajak.

“Big data meningkatkan peningkatan pajak dan menangkal korupsi. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP ini menjadi cikal bakal big data pajak,” jelasnya.

Hadi juga mengungkapkan, aturan tersebut mengisyratkan tiada rahasia untuk akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan.

Baca Juga:  Pentingnya Komunikasi dan Edukasi dalam Tangani COVID-19

“Big data sebagai link and match untuk mencegah korupsi juga bisa menyejahterakan masyarakat. Peran konsultan juga sangat penting untuk bermitra bekerja dengan Dirjen Pajak,” paparnya.

Sementara Hestu Yoga Saksama Direktur P2 Humas Direktorat Jendral Pajak mengatakan, Big Data kedepannya menjadi hal yang sangat penting dalam sisi perpajakan dan pihaknya akan berupaya meningkatkan dari segi perolehan kontenanya.

“Juga dalam pengolahannya menggunakan sistem informasi yang baik yang bisa secara efisien mengolah data itu sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya. (Hru)

Bagikan:
Left Menu Icon