Tommy Soeharto Lawan Menteri Yasonna Lewat PTUN

KESATU. Hutomo Mandala Putra membuktikan diri melawan. Putra Presiden ke-2 RI Soeharto yang dikenal dengan Tommy Soeharto itu menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ketua Umum DPP Partai Berkarya itu menggugat dua keputusan Yasonna. Yakni pengesahan AD/ART versi Munaslub dan kepengurusan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muchdi PR sebagai ketua umum dan Picungan sebagai sekjen.

Baca Juga:  Dikatai Kasar Ade Londok, Sosok Asli Ganis Hari Terkuak Saat Ditemui Dedi Mulyadi

Dilansir dari laman resmi PTUN Jakarta, permohonan gugatan sudah didaftarkan Tommy pada 21 September 2020. Objek gugatan Tommy adalah Keputusan Menkumham Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2O2O dan Keputusan Menkumham Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2O2O terrtang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2O2O-2O25 tertanggal 3O Juli 2020.

Baca Juga:  Pemerintah Panggil Dubes Prancis Soal Karikatur Nabi Muhammad, Tapi Belum Ada Respon

Ada lima poin gugatan yang diajukan Tommy. Antara lain meminta PTUN membatalkan keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Berkarya versi Muhdi Pr .

“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2O2O tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2O2O dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang PengesahanPerubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2O2O-2O25 tertanggal 30 Juli 2020,” bunyi salah satu poin gugatan yang dikutip KESATU, Minggu 27 September 2020.(sak)

Bagikan: