Ade Barkah dan Siti Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Suap Banprov Indramayu

KESATUCO. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan Anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi (Banprov) kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Ade sendiri diketahui merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari kasus yang menjerat eks Bupati Indramayu, Supendi.

Dalam kasus ini, KPK menduga Ade telah menerima uang Rp750 juta dari seorang pihak swasta bernama Carsa ES. Carsa pun telah divonis 2 tahun penjara pada 2020 silam lantaran terbukti menyuap Supendi.

Baca Juga:  237 WBP Lapas Purwakarta Terima Remisi Khusus Idul Fitri 1442

Sementara itu, Siti diduga menerima uang Rp1,05 miliar dari Abdul Rozak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Uang tersebut merupakan bagian dari Rp9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa.

Uang itu diberikan agar Ade dan Siti memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kab. Indramayu diperjuangkan oleh Ade selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:  Plt Wali Kota Tasikmalaya Instruksikan RT dan RW Awasi Pemudik Yang Lolos Penyekatan dan Tiba di Wilayahnya

Keduanya beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.

“Carsa ES mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran Tahun Anggaran 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Propinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 Miliar,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam konferensi pers, Kamis (15/4/2021).

Atas perbuatannya, Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:  Sejumlah Alutsista Ditampikan saat Pelaksanaan Salat Ied di Markas Batalyon Armed 9

Lembaga antirasuah langsung melakukan penahanan terhadap Ade dan Siti. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 15 April 2021 hingga 4 Mei 2021.

“Masing-masing tersangka ditahan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih,” tukas Lili. (Red)

Bagikan: