2.800 SMA/SMK di Jabar Diizinkan Gelar PTM

KESATUCO. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) untuk 2.800 SMK/SMK sederajat di berbagai wilayah setempat pada bulan Juli 2021, namun pihak sekolah diminta menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya antisipasi munculnya klaster baru.

“Kami memberikan dua pilihan terkait penyelenggaraan pendidikan, PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ), hal tersebut diserahkan pada orang tua siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi saat menghadiri pemecahan rekor MURI kaulinan (permainan) tradisional secara virtual di Cianjur, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Siap Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ia menjelaskan dari 4.996 sekolah tingkat atas di Jabar, secara bertahap mulai mengajukan untuk menyelenggarakan PTM pada bulan Juli, dimana masing-masing sekolah yang telah mengajukan tengah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk menyediakan perlengkapan seperti masker dan tempat cuci tangan.

Pihak sekolah juga diharuskan menyiapkan tempat isolasi dan pemeriksaan kesehatan untuk siswa, sebagai upaya antisipasi ketika ada siswa yang menunjukan gejala, sehingga langsung ditangani, difasilitas yang sudah tersedia sebelum ditangani tenaga medis.

Baca Juga:  Pemkab Purwakarta Ajak Pegawai Tadarus Al-Quran Selama Ramadan

“Ketika ada siswa atau tenaga pengajar yang bergejala dapat ditangani sementara di sekolah sambil menunggu tenaga medis datang. Sehingga sekolah yang akan melakukan PTM, harus memiliki ruangan khusus,” katanya.

Namun ungkap dia, tidak menutup kemungkinan PTM akan kembali dihentikan, jika muncul atau ditemukan kasus penularan sehingga menciptakan klaster baru di kalangan siswa.”Kita akan evaluasi kembali izin PTM kalau ditemukan kasus ketika tatap muka kembali digelar,” katanya.

Baca Juga:  Jawa Barat Gelar Bubos 2021, Catat Waktunya

Sementara Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan terkait PTM yang akan digelar pada bulan Juli di Cianjur, masih dalam pendataan termasuk ketersediaan fasilitas ruangan isolasi, dengan melibatkan aparat kecamatan hingga desa.

“Sebelum dilakukan PTM yang wajib dilakukan pihak sekolah adalah ketersediaan ruangan isolasi dan seluruh gurunya sudah mendapatkan vaksinasi. Hingga saat ini, kami belum memiliki angka pasti berapa banyak yang sudah memenuhi syarat karena masih di data,” katanya. (Red)

Bagikan: